ANALISIS HUKUM ATAS PENERAPAN KERAHASIAAN BANK TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBOCORAN RAHASIA BANK (Studi Pada Bank Bri Unit Bahuga)

Siregar, Alex Suriadi (2020) ANALISIS HUKUM ATAS PENERAPAN KERAHASIAAN BANK TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBOCORAN RAHASIA BANK (Studi Pada Bank Bri Unit Bahuga). Other thesis, Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

	Text coveralex.pdf Download (230kB)
	Text bab1alex.pdf Download (183kB)
	Text bab2alex.pdf Download (141kB)
	Text bab3alex.pdf Download (43kB)
	Text bab4-5alex.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB)
	Text daftarrujukanalek.pdf Download (82kB)

Abstract

Prinsip kerahasian pada bank merupakan prinsip yang sangat penting, hal ini disebabkan karena perkembangan dan pertumbuhan suatu bank sangat bergantung pada kepercayaan dari masyarakat. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Perbankan Dalam Melaksanakan Kerahasiaan Bank Terhadap Rekening Nasabah Bank dan Bagaimana Praktik Penegakan Hukum Pidana Pembocoran Terhadap Kerahasiaan Bank. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Praktik Perbankan Dalam Melaksanakan Kerahasiaan Bank Terhadap Rekening Nasabah Bank, memberikan kepastian hukum mengenai bentuk perlindungan rahasia bank yang dilakukan pihak bank dalam menjaga rahasia nasabahnya, karena dalam Undang- Undang Perbankan hanya menjelaskan tentang definisi, pengecualian pemberian informasi rahasia nasabah, dan sanksi dalam rahasia bank. Namun upaya yang dilakukan oleh bank untuk menjaga keamanan rahasia bank tersebut yaitu melalui kelaziman operasional, pencatatan pada bank, dan hukum kerahasiaan dan Praktik Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembocoran Kerahasiaan Bank, bank dapat dikenakan tiga sanksi yaitu, sanksi pidana berupa ancaman pidana dan denda secara kumulatif sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) dan (2), sanksi administratif berupa mencabut izin usaha bank yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) serta sanksi perdata berupa ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saran penulis ialah, Peraturan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pada dasarnya sudah baik namun dalam prakteknya masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan nasabah sehingga berkurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga simpanan tersebut. Untuk itu diharapkan pihak bank agar lebih memperketat pengawasan dalam menjaga kerahasiaan bank guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan.

Kata Kunci: Penerapan, Kerahasiaan Bank, Nasabah.

Actions (login required)

View Item