TINJAUAN YURIDIS KOMPETENSI BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN REGULASI PEMERINTAHAN DESA (Studi di Desa Jagang Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara)

Yusuf, Benny Aguntoro (2021) TINJAUAN YURIDIS KOMPETENSI BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN REGULASI PEMERINTAHAN DESA (Studi di Desa Jagang Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara). Other thesis, Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

[img] Text
COVER BENNY.pdf

Download (385kB)
[img] Text
BAB 1 BENNY.pdf

Download (185kB)
[img] Text
BAB 2 BENNY.pdf

Download (277kB)
[img] Text
BAB 3 BENNY.pdf

Download (13kB)
[img] Text
BAB 4&5 BENNY.pdf
Restricted to Registered users only

Download (314kB)
[img] Text
REFERENSI BENNY.pdf

Download (140kB)

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat atau wakil penduduk
desa memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kompetensi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Regulasi Pemerintahan Desa dan Apakah faktor Penghambat Kompetensi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Regulasi Pemerintahan Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Empiris, Pendekatan yang dilakukan dengan penelitian langsung dilapangan untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara kepada pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Kompetensi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Regulasi Pemerintahan Desa, Kompetensi tersebut telah dilaksanakan belum cukup baik. Dengan demikian, dari apa yang terjadi di Desa Jagang Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara, bahwa Peran anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jagang Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara, Kompetensi anggota Badan Permusyawaratan Desa secara umum telah sesuai dengan Kompetensi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Kompetensi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Regulasi Pemerintahan Desa, Faktor Penghambat Pelaksanaan Kompetensi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Regulasi Pemerintahan Desa, Masalah Pendidikan dan Sumber Daya Masyarakat nya masih rendah, Kurang nya Pelatihan dari pemerintah Daerah kepada Masyarakat/aparatur Desa dalam mensosialisasikan aturan-aturan dalam proses pembentukan peraturan desa tersebut, Kurangnya peran masyarakat dalam proses musyawarah untuk mengambil suatu keputusan yang menjadi salah satu pertimbangan untuk membuat suatu rancangan undang-undang. Saran penulis ialah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus berani dan tegas dalam menjalankan perannya berdasarkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Desa Jagang, tentunya berdasarkan atas aturan-aturan yang berlaku sehingga tujuan untuk menjaga pemerintahan yang demokratis bisa terwujud.

Kata Kunci: Kompetensi, BPD, Regulasi, Desa

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > S-1 Hukum
Depositing User: Jefri Ramdani
Date Deposited: 07 Sep 2021 06:47
Last Modified: 07 Sep 2021 06:47
URI: http://repository.umko.ac.id/id/eprint/110

Actions (login required)

View Item View Item