PENANGGULANGAN POTENSI KONFLIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA (Studi di Satuan Intelijen Keamanan Polres Lampung Utara)

Mansyur, Fathoni (2021) PENANGGULANGAN POTENSI KONFLIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA (Studi di Satuan Intelijen Keamanan Polres Lampung Utara). Other thesis, Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

	Text COVER FATHONI.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1 FATHONI.pdf Download (201kB)
	Text BAB 2 FATHONI.pdf Download (295kB)
	Text BAB 3 FATHONI.pdf Download (126kB)
	Text BAB 4&5 FATHONI.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB)
	Text REFERENSI FATHONI.pdf Download (118kB)

Abstract

Pilkada sebagai bentuk mewujudkan demokrasi di tingkat lokal dan biasanya penyelenggaraan pilkada secara langsung selalu menyisakan permasalahan dan konflik sehingga tidak berjalan sesuai seperti apa yang diharapkan. Konflik itu sendiri biasanya diawali dari pelanggaran-pelanggaran yang selanjutnya menjadi sengketa diantara kelompok yang mencalonkan pasangan kepala daerah, penyelenggara pilkada, dan elemen lain yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada.

Permasalahannya adalah bagaimana penanggulangan potensi konflik pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Lampung Utara oleh Satuan Intelijen Keamanan Polres Lampung Utara dan apa faktor penghambat penanggulangan potensi konflik pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Lampung Utara oleh Satuan Intelijen Keamanan Polres Lampung Utara.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini penulis gunakan empiris atau sosiologis (field research) dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung kelapangan, yaitu dengan melihat penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang lain yang berkaitan dengan penanggulangan potensi konflik pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa penanggulangan potensi konflik pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Lampung Utara oleh Satuan Intelijen Keamanan Polres Lampung Utara, dilakukan dengan upaya penanggulangan Pre-emtif dan upaya Preventif. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kultur politik yang masih kental dengan budaya Patron-Client (bos/pelindung), masif-nya perilaku dan budaya aroganisme, parlisanisme, parsialisme dan subjektifisme dari para elit partai- partai politik dan masih adanya kelerlibatan Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Kepala Desa dan perangkat desa lainnya dalam memfasilitasi salah satu paslon Pilkada selain itu kurangnya jumlah personil Sat Intelkam Polres Lampung Utara, minimnya anggaran, sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi peraturan- perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada, minimnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan pidana Pilkada dan masyarakat (pemilih) belum memahami hakekat/tujuan pilkada dengan benar.

Kata Kunci: Penanggulangan, Konflik, Pilkada

Actions (login required)

View Item