KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HONORER SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Studi pada Badan Kepegawaian Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Oktarina, Nova (2020) KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HONORER SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Studi pada Badan Kepegawaian Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat). Other thesis, Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

[img] Text
COVER NOVA.pdf

Download (586kB)
[img] Text
BAB 1 NOVA.pdf

Download (51kB)
[img] Text
BAB 2 NOVA.pdf

Download (294kB)
[img] Text
BAB 3 NOVA.pdf

Download (172kB)
[img] Text
BAB 4&5 NOVA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (307kB)
[img] Text
REFERENSI NOVA.pdf

Download (1MB)

Abstract

Sejak berlakuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa keberadaan tenaga honorer tidak ada atau dihapus hal ini terdapat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4. Perubahan terhadap undang-undang tersebut berimplikasi terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil di Indonesia khususnya dalam hal kepegawaian daerah dimana sejumlah ketentuan pelaksanaan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pasal
4 ayat (1) menjelaskan tenaga honorer yang mempunyai masa kerja lebih banyak menjadi prioritas pertama untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, namun peraturan pemerintah ini tidak dipedomani/dijalankan oleh pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses penerimaan CPNS.
Permasalahannya adalah bagaimana kedudukan hukum tenaga honorer setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan bagaimana perlindungan hukum tenaga honorer setelah berlakunya Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada Bidang Kepegawaian Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara empiris dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung kelapangan, yaitu dengan melihat penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang lain yang berkaitan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara
Hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan hukum tenaga honorer belum sepenuhnya berjalan sebagai mana mestinya, bahkan menjadi hilang dan digantikan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sedangkan tenaga honorer yang ada saat ini tetap berkedudukan sebagai tenaga honorer sampai menunggu adanya peraturan pemerintah yang mengaturnya padahal mereka seharusnya sudah menjadi pegawai negeri sipil melihat usia dan lama pengabdian mereka. Sedangkan perlindungan hukum tenaga honorer ialah bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang ada di wilayah hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, diikutsertakan dalam jaminan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) melalui program BPJS Ketenagakerjaan, berikan pula perlindungan hukum preventif dan represif serta diberi kesempatan untuk ikut mendaftar sebagai CPNS atau PPPK.

Kata Kunci : Kedudukan, Perlindungan Hukum, Honorer

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Hukum
Depositing User: Jefri Ramdani
Date Deposited: 09 Sep 2021 03:53
Last Modified: 09 Sep 2021 03:54
URI: http://repository.umko.ac.id/id/eprint/135

Actions (login required)

View Item View Item