Novitasari, Novitasari (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 18 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN. (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara). Other thesis, Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

	Text COVER NOVITASARI.pdf Download (409kB)
	Text BAB 1 NOVITASARI.pdf Download (239kB)
	Text BAB 2 NOVITASARI.pdf Download (212kB)
	Text BAB 3 NOVITASARI.pdf Download (93kB)
	Text BAB 4&5 NOVITASARI.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB)
	Text REFERENSI NOVITASARI.pdf Download (167kB)

Abstract

Bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terutama bagi rakyat miskin. Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat miskin adalah dengan menyediakan dana kepada lembaga- lembaga bantuan hukum melalui Anggaran Penyelenggaran Belanja Negara.

Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah Bagaimanakah implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Tata Cara Penyaluran dana Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dan Apa faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan yaitu wawancara. Analisis data bersifat deskriftif, kualitatif, dengan pendekatan terhadap data primer dan data sekunder. Deskriftif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu dengan mendeskripsikan dan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 18
Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan tata cara penyaluran dana bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Lampung Utara sudah cukup optimal meskipun belum bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Dan faktor penghambat implementasi Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Lampung Utara, kurangnya pendanaan dan anggaran, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab.
Saran penulis ialah meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat miskin agar masyarakat lebih banyak mengetahui serta mendukung adanya pemberian bantuan hukum di Kabupaten Lampung Utara.
Kata kunci : Pelaksanaan, Bantuan Hukum, Rakyat Miskin

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > S-1 Hukum
Depositing User:	Users 5 not found.
Date Deposited:	09 Sep 2021 06:46
Last Modified:	09 Sep 2021 06:49
URI:	http://repository.umko.ac.id/id/eprint/136

Actions (login required)

View Item