KEWENANGAN DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDUSTRIAN TERHADAP PELAKSANAAN BANTUAN UMKM DI LAMPUNG UTARA

Yusela, Yuria (2021) KEWENANGAN DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDUSTRIAN TERHADAP PELAKSANAAN BANTUAN UMKM DI LAMPUNG UTARA. Other thesis, Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

	Text COVER YURIA.pdf Download (596kB)
	Text BAB 1 YURIA.pdf Download (185kB)
	Text BAB 2 YURIA.pdf Download (193kB)
	Text BAB 3 YURIA.pdf Download (106kB)
	Text BAB 4&5 YURIA.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB)
	Text REFERENSI YURIA.pdf Download (167kB)

Abstract

Indonesia sedang dihadapkan dengan persoalan ekonomi yang melemah akibat adanya wabah COVID-19. Banyak pemilik UMKM yang mengalami kerugian hingga mereka dengan berat hati harus memberhentikan karyawan dalam jumlah yang besar. Dengan adanya krisis ekonomi ini Pemerintah Pusat membuat kebijakan untuk memberikan bantuan dana lewat Kementerian Koperasi dan UMKM RI bagi pelaku UMKM. Bantuan ini diberikan untuk menjadi modal usaha bagi pelaku UMKM dan sebagai bentuk apresiasi serta membangkitkan kembali semangat para pelaku UMKM agar tidak putus asa dalam mencari nafkah ditengah pandemi COVID-19. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Kewenangan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian terhadap pelaksanaan Bantuan UMKM di Lampung Utara dan faktor penghambat Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian terhadap pelaksanaan Bantuan UMKM di Lampung Utara. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Adapun data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan sekunder, yang mana data ini diperoleh dengan cara studi pustaka dan juga studi lapangan. Sedangkan analisis data yang penyusun gunakan ialah analisis kualitatif yakni menguraikan data-data dalam format deskripsi kalimat yang tesusun, masuk akal dan efisien sehingga mempermudah pemahaman hasil analisis untuk memecahkan permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini diketahui bahwa kewenangan yang dilakukan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian terhadap pelaksanaan Bantuan UMKM, diantaranya: Kepala Dinas mengadakan rapat serta membuat Surat Keputusan, selanjutnya Kepala Dinas memberikan mandat kepada Kepala Bidang UMKM dan dibantu dengan panitia yang telah dibentuk. Faktor penghambat Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Lampung Utara terhadap pelaksanaan Bantuan UMKM, diantaranya: terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya sikap profesional, potensi kekeliruan dan juga kesalahan baik itu dari calon penerima maupun dari panitia, adanya rasa iri dari berbagai pihak.

Kata Kunci: Bantuan UMKM

Actions (login required)

View Item