Pelanggaran Azas Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Azis, Chrisna (2020) Pelanggaran Azas Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Other thesis, Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

[img] Text
COVER CHRIS.pdf

Download (525kB)
[img] Text
BAB 1 CHRIS.pdf

Download (169kB)
[img] Text
BAB 2 CHRIS.pdf

Download (131kB)
[img] Text
BAB 3 CHRIS.pdf
Restricted to Registered users only

Download (103kB)
[img] Text
BAB 4&5 CHRIS.pdf
Restricted to Registered users only

Download (272kB)
[img] Text
REFERENSI CHRIS.pdf

Download (96kB)

Abstract

Setiap daerah administratif di Indonesia mempunyai pemimpin wilayah tersebut disesuaikan dengan status daerah. Untuk provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur sedangkan untuk kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati dan untuk wilayah kota dipimpin oleh seorang Walikota. Pemilihan Kepala daerah dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang dilakukan oleh masyarakat di suatu daerah. Pemilihan kepala daerah yang membawahi suatu wilayah administrative yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Permasalahannya adalah Apa peranan sentra penegak hukum terpadu (gakkumdu) pada badan pengawas pemilihan umum (BAWASLU) dalam proses penanganan pelanggaran kepala desa pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di Lampung Utara dan bagaimanakah penerapan hukum terhadap kepala desa dalam pelanggaran pemilihan kepala desa di lampung utara pendekatan masalah dalam penelitian adalah metode normative yaitu dilakukan dengan berdasarkan bahan buku utama menelaah hal yang bersifat teoritis menyangkut asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian bahwa peranan sentra penegak hukum terpadu (gakkumdu) dalam proses penanganan pelanggaran kepala desa pada pemilihan kepala daerah (pilkada) bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana oleh bawaslu kepolisian Negara republic Indonesia dan kejaksaan Agung republic Indonesia para anggota Gakkumdu sendiri berasal dari kepolisian Negara RI dan penuntut yang berasal dari kejaksaan agung RI dalam proses penanganan pelanggaran harusnya dilakukan lebih tepat. Dan bagaimanakah penerapan hukum terhadap kepala desa dalam pelanggaran pemilihan kepala daerah di Lampung Utara menurut analisis penulis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran azas netralitas kepala desa dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota khususnya di Lampung Utara sesuai dengan undang-undang tentang pemilu yang diatur pada pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pelaksanaan hukum di Indonesia masih kurang sempurna kelemahan tidak hanya saja pada system hukum tetapi pada penegak hukum masih sangat terbatas.

Kata Kunci : Bawaslu Gakkumdu, Tindak Pidana, Pengadilan

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > S-1 Hukum
Depositing User: Jefri Ramdani
Date Deposited: 16 Dec 2021 03:20
Last Modified: 16 Dec 2021 03:20
URI: http://repository.umko.ac.id/id/eprint/277

Actions (login required)

View Item View Item