Kebijakan Hukum Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Study Pada Kawasan Pasar Pagi Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)

Herwansyah, Herwansyah (2020) Kebijakan Hukum Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Study Pada Kawasan Pasar Pagi Kotabumi Kabupaten Lampung Utara). Other thesis, Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

[img] Text
COVER HERWAN.pdf

Download (2MB)
[img] Text
BAB 1 HERWIN.pdf

Download (2MB)
[img] Text
BAB 2 HERWAN.pdf

Download (2MB)
[img] Text
BAB 3 HERWAN.pdf

Download (2MB)
[img] Text
BAB 4&5 HERWAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
REFERENSI HERWAN.pdf

Download (2MB)

Abstract

Keterbatasan kemampuan menjadi sebab tidak semua rakyat, dapat memasuki sek- tor formal. Pemerintah harus menghargai dan menghormati setiap tekad dan keing- inan segenap warga masyarakat yang tidak menginginkan ketergantungan baik ter- hadap orang lain maupun terhadap pemerintah, dengan melakukan usaha yang ber- dasarkan kemandirian dan kemampuannya sendiri. Agar sektor informal tidak men- gganggu ketertiban umum dan keindahan kota tanpa mengabaikan kepentingan ek- onomi para pelaku sektor informal adalah tugas pemerintah untuk mengatur dan menata secara proporsional (adanya keberpihakan hukum pada masyarakat bawah).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, dengan data yang ber- sumber dari data primer dan data sekunder

Merebaknya kehadiran para PKL tentu akan jadi permasalahan kompleks yang ber- larut–larut dalam bidang pembangunan, tata ruang maupun gangguan ketertiban umum, seperti menciptakan lingkungan yang kotor dan kurang sehat, terjadinya distorsi fungsi dari ruang publik, mengganggu ketertiban umum, seperti masalah kemacetan dan pergerakan orang (pedestrian), serta merusak estetika serta mor- fologi kota bila tidak di atasi dengan segera.

Terkait hal ini maka suatu rumusan kebijakan pengaturan serta pembinaan berupa peraturan daerah khusus yang bisa menata juga sekaligus membimbing para PKL supaya mampu hidup serta berkembang dengan tertib dan teratur tanpa menggang- gu kepentingan umum tentu diperlukan di Kabupaten Lampung Utara dengan mem- pertimbangkan aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, aspek tata ruang serta aspek ketertiban umum.

Kata kunci : PKL, Kebijakan, Penataan dan Pemberdayaan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial > Hukum
Depositing User: Jefri Ramdani
Date Deposited: 16 Dec 2021 03:55
Last Modified: 16 Dec 2021 03:55
URI: http://repository.umko.ac.id/id/eprint/279

Actions (login required)

View Item View Item