Penggeledahan adalah salah satu metode paksa yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia melalui KUHAP. Aktivitas ini dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan alat bukti dalam penyidikan kejahatan, namun pada dasarnya berkaitan dengan hak privasi dan hak milik individu yang dilindungi oleh konstitusi. Di Indonesia, hak privasi dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang oleh negara dijamin oleh UUD 1945 serta prinsip due process of law yang terdapat dalam KUHAP. Meskipun demikian, pelaksanaan penggeledahan harus mengikuti prosedur formal, seperti mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak seperti kehilangan barang bukti atau ancaman terhadap kemungkinan tersangka melarikan diri. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, penggeledahan tersebut dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia