Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum pidana
terhadap korporasi yang terlibat dalam penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak
(BBM) bersubsidi, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor
83/Pid.Sus/2024/Pn.Kbu. Latar belakang penelitian ini mencakup permasalahan
substansial terkait sengkarut kebijakan subsidi BBM, di mana penyalahgunaan
oleh korporasi telah menyebabkan kerugian finansial negara yang signifikan, serta
mengganggu distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat berpenghasilan
rendah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, dengan
pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari literatur
hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, menggambarkan dinamika
dalam penegakan hukum dan dampak sosial ekonomi dari penyalahgunaan BBM
bersubsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum
menghadapi berbagai tantangan, termasuk kompleksitas dalam pembuktian niat
jahat (mens rea) korporasi dan kurangnya harmonisasi antara lembaga penegak
hukum. Selain itu, akibat hukum bagi korporasi yang terlibat mencakup sanksi
pidana, administratif, dan perdata, namun seringkali tidak maksimal dikarenakan
kesulitan dalam pembuktian unsur kesengajaan. Penelitian ini merekomendasikan
penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan
penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk memperkuat keadilan sosial dan
mencegah kerugian negara lebih lanjut.
Kata kunci: Penyalahgunaan BBM bersubsidi, Penegakan hukum pidana,
Korporasi, Akibat hukum