Penanganan tindak pidana korupsi melalui mekanisme pra peradilan
menjadi isu penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satu kasus yang
menonjol adalah permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Inspektur M.
Erwinsyah atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi jasa
konsultasi konstruksi di Inspektorat Lampung Utara tahun anggaran 2021–2022.
Permohonan tersebut didasari keyakinan bahwa penetapan tersangka dilakukan
tanpa memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup dan tidak disertai dengan
pemeriksaan terhadap calon tersangka sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum
yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika yang muncul
dalam proses penyidikan pra peradilan, khususnya dalam kaitannya dengan
keabsahan penetapan tersangka oleh penyidik. Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 21/PUU-XII/2014 digunakan sebagai acuan untuk menilai legalitas
tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hasil kajian
menunjukkan bahwa penyidikan yang tidak dilakukan secara cermat, profesional,
dan sesuai prosedur dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan
pelanggaran terhadap hak asasi tersangka. Dalam konteks ini, pra peradilan
memainkan peran penting sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan
aparat penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menegakkan
keadilan secara substantif, proses penyidikan dan penetapan tersangka harus
dilakukan berdasarkan asas due process of law, disertai akuntabilitas dan
transparansi dari aparat penegak hukum. Keberadaan pra peradilan harus dipandang
sebagai instrumen hukum yang melindungi hak individu dari tindakan sewenang
wenang serta memperkuat sistem hukum yang adil dan berintegritas.
Kata kunci : Korupsi, Pra Peradilan, Penetapan Tersangka, Penyidikan, Hak
Asasi, Keadilan