Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum
yang diberikan kepada kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak
tanggungan ketika debitur melakukan wanprestasi, serta mengkaji efektivitas
pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan studi kasus Putusan No.
7/Pdt.G.S/2024/PN Kbu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif dan empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh
melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Kotabumi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur telah
diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan dan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam
praktiknya, pelaksanaan hak tanggungan sebagai bentuk perlindungan hukum
masih menghadapi hambatan, seperti perlawanan hukum dari debitur dan kendala
administratif. Studi kasus membuktikan bahwa meskipun kreditur telah
memenuhi ketentuan hukum dan debitur terbukti wanprestasi, proses eksekusi
terhadap jaminan tetap memerlukan proses hukum melalui pengadilan. Oleh
karena itu, meskipun perlindungan hukum secara normatif sudah tersedia,
efektivitasnya dalam praktik masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam
mekanisme eksekusi yang lebih efisien dan pasti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum memberikan
perlindungan yang kuat kepada kreditur, dalam praktik masih banyak kendala
seperti perlawanan dari debitur dan prosedur eksekusi yang cukup rumit. Oleh
karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara kreditur, pengadilan, dan aparat
hukum agar pelaksanaan eksekusi berjalan lancar dan hak kreditur terlindungi
secara nyata.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, kreditur, wanprestasi, perjanjian
kredit, hak tanggungan, eksekusi jaminan.